Superioritas Gus Dur Matikan Demokrasi PKB

JAKARTA - Berbagai persoalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menunjukkan adanya problem demokratisasi yang cukup rumit di tubuh partai besutan Gus Dur. Superioritas Gus Dur dianggap telah mematikan demokrasi di partai tersebut.

"Kita semua memang sulit memahami pemikiran Gus Dur," kata pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, Kamis (27/3/2008).

Padahal menurutnya, kehidupan parpol harus berjalan secara demokratis. Sebab parpol adalah media politik demokrasi. "Hal ini menegaskan bahwa politik memang kejam. Hubungan kekerabatan kalah dengan kepentingan," tandasnya.

Sebab itu, PKB sudah seharusnya melakukan reformasi internal agar setiap permasalahan internal dapat diselesaikan secara demokratis.

Superioritas Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid sangat mempengaruhi citra partai. Jika tidak cermat, penyalahgunaan kewenangan akan berdampak buruk bagi partai.

"Bisa jadi perolehan suara PKB akan berkurang (Pemilu 2009), apalagi sudah ada PKNU," terang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, Kamis (27/3/2008).

Argumentasi itu menanggapi pencopotan Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB melalui voting dalam rapat pleno DPP PKB yang dipimpin Gus Dur. Menurut dia, otoritas Dewan Syuro terlalu dominan.

Dominasi itu pula yang mengakibatkan PKB selalu dilema dalam penegakan demokrasi internal. "Tapi itu (superioritas Gus Dur) konsekuensi keputusan muktamar. Untuk mengubahnya memang harus lewat muktamar pula," katanya di Gedung DPR, kemarin.

Dia menyesalkan konflik internal PKB yang tak kunjung usai. Sebab itu, mau tidak mau PKB harus terus melakukan konsolidasi internal menjelang Pemilu 2009.

Muhaimin Iskandar menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Tapi dipastikan, PKB tak akan menggubris penolakan Muhaimin ketika Gus Dur telah berkehendak.

"Pak Muhaimin bisa bilang begitu, tapi mekanisme yang ditempuh Gus Dur jelas, bahwa dia merasa tidak bisa serasi lagi dengan Muhaimin," ujar salah satu anggota dewan Syuro PKB Muslim Abdurrahman, saat berbincang dengan okezone, Kamis (27/3/2008).

Dengan kata lain, lanjut Muslim, Muhaimin harus menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno. "Karena sebenarnya tanpa voting, Gus Dur bisa mengambil keputusan memberhentikan Muhaimin, karena kewenangan ketua dewan syuro powerful," terangnya.

Muslim menjelaskan, Gus Dur memang menghendaki pencopotan Muhaimin melalui rapat pleno untuk menunjukkan bahwa keputusan itu diambil secara kolektif. "Dan ternyata pleno mengamini niat Gus Dur," tuturnya.