JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus menolak film Fitnah yang diproduksi oleh salah satu anggota parlemen Belanda. Film itu secara jelas mengandung kebencian terhadap agama Islam. Untuk Pemerintah harus segera mengambil langkah protes dan mengecam.
"Saya sudah menonton langsung film tersebut. Tidak ada ungkapan lain kecuali menolak. Karena jelas, dari pernyataan pemrakarsanya yang merupakan pejabat parlemen Belanda sendiri, itu mengandung kebencian terhadap Islam," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah Dien Syamsuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (28/3/2008).
Oleh karena itu, PP MUhammadiyah dan ormas agama lain termasuk Persatuan Gereja Indonesia (PGI) akan menolak pemutaran film tersebut dan meminta Kerajaan Belanda jangan sampai film tersebut diputar di Belanda atau belahan dunia lain.
Dien menilai, film tersebut berisi provokasi dan kebencian terhadap umat Islam yang sangat kental sekali. Karena itu, Dien juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah protes dan mengecam melalui diplomat RI.
"Sebagai umat Islam, kita protes jangan berlebihan. Karena aksi serupa yang dilakukan di barat ternyata memancing emosi. Karena itu kita tetap berkepala dingin," ujarnya.
Sementara DUbes Belanda Nikolas Van Dam sudah bertemu dengan Dien. Van Dam mengakui bahwa pemerintah Belanda juga tidak menyetujui pemutaran film Fitna. Sayangnya, hukum di sana menilai atas dasar seni dan ekspresi, bukan atas hukum nilai dan etika.
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Jumat, 28 Maret 2008
Kamis, 27 Maret 2008
Superioritas Gus Dur Matikan Demokrasi PKB
JAKARTA - Berbagai persoalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menunjukkan adanya problem demokratisasi yang cukup rumit di tubuh partai besutan Gus Dur. Superioritas Gus Dur dianggap telah mematikan demokrasi di partai tersebut.
"Kita semua memang sulit memahami pemikiran Gus Dur," kata pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, Kamis (27/3/2008).
Padahal menurutnya, kehidupan parpol harus berjalan secara demokratis. Sebab parpol adalah media politik demokrasi. "Hal ini menegaskan bahwa politik memang kejam. Hubungan kekerabatan kalah dengan kepentingan," tandasnya.
Sebab itu, PKB sudah seharusnya melakukan reformasi internal agar setiap permasalahan internal dapat diselesaikan secara demokratis.
Superioritas Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid sangat mempengaruhi citra partai. Jika tidak cermat, penyalahgunaan kewenangan akan berdampak buruk bagi partai.
"Bisa jadi perolehan suara PKB akan berkurang (Pemilu 2009), apalagi sudah ada PKNU," terang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, Kamis (27/3/2008).
Argumentasi itu menanggapi pencopotan Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB melalui voting dalam rapat pleno DPP PKB yang dipimpin Gus Dur. Menurut dia, otoritas Dewan Syuro terlalu dominan.
Dominasi itu pula yang mengakibatkan PKB selalu dilema dalam penegakan demokrasi internal. "Tapi itu (superioritas Gus Dur) konsekuensi keputusan muktamar. Untuk mengubahnya memang harus lewat muktamar pula," katanya di Gedung DPR, kemarin.
Dia menyesalkan konflik internal PKB yang tak kunjung usai. Sebab itu, mau tidak mau PKB harus terus melakukan konsolidasi internal menjelang Pemilu 2009.
Muhaimin Iskandar menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Tapi dipastikan, PKB tak akan menggubris penolakan Muhaimin ketika Gus Dur telah berkehendak.
"Pak Muhaimin bisa bilang begitu, tapi mekanisme yang ditempuh Gus Dur jelas, bahwa dia merasa tidak bisa serasi lagi dengan Muhaimin," ujar salah satu anggota dewan Syuro PKB Muslim Abdurrahman, saat berbincang dengan okezone, Kamis (27/3/2008).
Dengan kata lain, lanjut Muslim, Muhaimin harus menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno. "Karena sebenarnya tanpa voting, Gus Dur bisa mengambil keputusan memberhentikan Muhaimin, karena kewenangan ketua dewan syuro powerful," terangnya.
Muslim menjelaskan, Gus Dur memang menghendaki pencopotan Muhaimin melalui rapat pleno untuk menunjukkan bahwa keputusan itu diambil secara kolektif. "Dan ternyata pleno mengamini niat Gus Dur," tuturnya.
"Kita semua memang sulit memahami pemikiran Gus Dur," kata pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, Kamis (27/3/2008).
Padahal menurutnya, kehidupan parpol harus berjalan secara demokratis. Sebab parpol adalah media politik demokrasi. "Hal ini menegaskan bahwa politik memang kejam. Hubungan kekerabatan kalah dengan kepentingan," tandasnya.
Sebab itu, PKB sudah seharusnya melakukan reformasi internal agar setiap permasalahan internal dapat diselesaikan secara demokratis.
Superioritas Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid sangat mempengaruhi citra partai. Jika tidak cermat, penyalahgunaan kewenangan akan berdampak buruk bagi partai.
"Bisa jadi perolehan suara PKB akan berkurang (Pemilu 2009), apalagi sudah ada PKNU," terang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, Kamis (27/3/2008).
Argumentasi itu menanggapi pencopotan Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB melalui voting dalam rapat pleno DPP PKB yang dipimpin Gus Dur. Menurut dia, otoritas Dewan Syuro terlalu dominan.
Dominasi itu pula yang mengakibatkan PKB selalu dilema dalam penegakan demokrasi internal. "Tapi itu (superioritas Gus Dur) konsekuensi keputusan muktamar. Untuk mengubahnya memang harus lewat muktamar pula," katanya di Gedung DPR, kemarin.
Dia menyesalkan konflik internal PKB yang tak kunjung usai. Sebab itu, mau tidak mau PKB harus terus melakukan konsolidasi internal menjelang Pemilu 2009.
Muhaimin Iskandar menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Tapi dipastikan, PKB tak akan menggubris penolakan Muhaimin ketika Gus Dur telah berkehendak.
"Pak Muhaimin bisa bilang begitu, tapi mekanisme yang ditempuh Gus Dur jelas, bahwa dia merasa tidak bisa serasi lagi dengan Muhaimin," ujar salah satu anggota dewan Syuro PKB Muslim Abdurrahman, saat berbincang dengan okezone, Kamis (27/3/2008).
Dengan kata lain, lanjut Muslim, Muhaimin harus menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno. "Karena sebenarnya tanpa voting, Gus Dur bisa mengambil keputusan memberhentikan Muhaimin, karena kewenangan ketua dewan syuro powerful," terangnya.
Muslim menjelaskan, Gus Dur memang menghendaki pencopotan Muhaimin melalui rapat pleno untuk menunjukkan bahwa keputusan itu diambil secara kolektif. "Dan ternyata pleno mengamini niat Gus Dur," tuturnya.
Rabu, 26 Maret 2008
Obama Presiden, Hillary Wapres
WASHINGTON - Tiga perempat massa Partai Demokrat mendukung dua kandidatnya, yaitu Barack Obama dan Hillary Clinton sebagai pasangan presiden dan wakil presiden.
Pendukung Demokrat menyatakan duet Obama sebagai presiden dan Hillary sebagai wakil presiden merupakan "Tiket Presiden Impian" untuk bisa memenangkan pemilu presiden pada 4 November nanti.
Berdasarkan yang digelar polling USA Today/Gallup, sebanyak 45% pendukung Demokrat mengaku menginginkan pasangan Obama-Hillary sebagai presiden-wakil presiden maju pada pemilu.
Solusi itu lebih bisa diterima untuk menghadapi persaingan dengan kandidat dari Partai Republik John McCain. Sebab, jika hanya mendukung salah satu kandidat, suara pendukung Demokrat terpecah.
Berdasarkan polling, hanya 30% suara Demokrat yang mendukung Obama maju sebagai kandidat dalam pemilu presiden, sedangkan dukungan untuk Hillary hanya 29%. Karena kedua kandidat sama kuat dan belum ada bisa memastikan akan melaju pada pemilu presiden, akhirnya muncul spekulasi yang mengatakan keduanya agar bersatu saja.
Komposisinya, Obama sebagai presiden dan Hillary sebagai wakil presiden. Usulan ini lebih masuk akal karena sebelumnya komposisi Hillary sebagai presiden dan Obama sebagai wakil presiden ditolak.
Hal itu ditempuh karena Partai Demokrat belum berhasil memutuskan salah satu kandidatnya yang akan maju ke pemilu pada November. Pasalnya, persaingan Obama dan Hillary meraih dukungan semakin ketat dan belum ada yang berhasil mengumpulkan 2.025 delegasi. Akibatnya, kedua kandidat itu masih mengikuti serangkaian pemilihan pendahuluan dan kaukus yang melelahkan.
Meski demikian, solusi menyatukan Obama-Hillary sebagai "Tiket Presiden Impian" tetap mendapat penolakan dari sebagian pendukung Demokrat. Ada sekitar 26% yang tidak bisa menerima solusi itu. Sebanyak 25% pendukung Demokrat tidak mendukung "Tiket Presiden Impian".
Saat ini Obama masih memimpin dengan mengoleksi 1.628 delegasi dan Hillary mengumpulkan sebanyak 1.497 delegasi. Untuk mencapai 2.025 delegasi, Obama dan Hillary akan bersaing pada pemilihan pendahuluan Pennsylvania pada 22 April. Padahal, saat ini lawan mereka sesungguhnya McCain sudah tenang dan menyiapkan pemilu November.
Pendukung Demokrat menyatakan duet Obama sebagai presiden dan Hillary sebagai wakil presiden merupakan "Tiket Presiden Impian" untuk bisa memenangkan pemilu presiden pada 4 November nanti.
Berdasarkan yang digelar polling USA Today/Gallup, sebanyak 45% pendukung Demokrat mengaku menginginkan pasangan Obama-Hillary sebagai presiden-wakil presiden maju pada pemilu.
Solusi itu lebih bisa diterima untuk menghadapi persaingan dengan kandidat dari Partai Republik John McCain. Sebab, jika hanya mendukung salah satu kandidat, suara pendukung Demokrat terpecah.
Berdasarkan polling, hanya 30% suara Demokrat yang mendukung Obama maju sebagai kandidat dalam pemilu presiden, sedangkan dukungan untuk Hillary hanya 29%. Karena kedua kandidat sama kuat dan belum ada bisa memastikan akan melaju pada pemilu presiden, akhirnya muncul spekulasi yang mengatakan keduanya agar bersatu saja.
Komposisinya, Obama sebagai presiden dan Hillary sebagai wakil presiden. Usulan ini lebih masuk akal karena sebelumnya komposisi Hillary sebagai presiden dan Obama sebagai wakil presiden ditolak.
Hal itu ditempuh karena Partai Demokrat belum berhasil memutuskan salah satu kandidatnya yang akan maju ke pemilu pada November. Pasalnya, persaingan Obama dan Hillary meraih dukungan semakin ketat dan belum ada yang berhasil mengumpulkan 2.025 delegasi. Akibatnya, kedua kandidat itu masih mengikuti serangkaian pemilihan pendahuluan dan kaukus yang melelahkan.
Meski demikian, solusi menyatukan Obama-Hillary sebagai "Tiket Presiden Impian" tetap mendapat penolakan dari sebagian pendukung Demokrat. Ada sekitar 26% yang tidak bisa menerima solusi itu. Sebanyak 25% pendukung Demokrat tidak mendukung "Tiket Presiden Impian".
Saat ini Obama masih memimpin dengan mengoleksi 1.628 delegasi dan Hillary mengumpulkan sebanyak 1.497 delegasi. Untuk mencapai 2.025 delegasi, Obama dan Hillary akan bersaing pada pemilihan pendahuluan Pennsylvania pada 22 April. Padahal, saat ini lawan mereka sesungguhnya McCain sudah tenang dan menyiapkan pemilu November.
Selasa, 25 Maret 2008
Hamas-Fatah Sepakat Gelar Dialog Damai
SANAA - Faksi bertikai di Palestina, Hamas dan Fatah sepakat menyelesaikan semua persoalan internal melalui dialog damai. Kesepakatan tersebut tercapai setelah delegasi masing-masing faksi melakukan pembicaraan selama beberapa hari di Yaman.
"Hamas dan Fatah menyepakati inisiatif Yaman sebagai bingkai untuk menggelar dialog damai guna mewujudkan situasi di Palestina, seperti sebelum Hamas menguasai Jalur Gaza pada pertengahan Juni lalu," demikian bunyi deklarasi Sanaa yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yaman Abu Bakr al-Kurbi, Senin (24/3/2008).
Dokumen tersebut sebelumnya ditandatangani Ketua Parlemen Fatah Azzam al-Ahmed dan Pemimpin Kedua Hamas Mussa Abu Marzuk. Sebelumnya, kedua tokoh ini gagal menyepakati inisiatif Yaman yang dianggap lebih menguntungkan Fatah.
Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dalam jumpa pers mengatakan, pihaknya siap menjadi tuan rumah dialog Hamas-Fatah yang sedianya digelar pada awal April.
Namun, Saleh mengingatkan bahwa dialog tersebut kemungkinan akan berjalan alot. Belum ada komentar dari kubu Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga pemimpin Fatah.
Di pihak lain, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan, dokumen Sanaa hanyalah bingkai untuk menggelar dialog damai, belum mencakup kesepakatan antara Hamas dan Fatah. "Masih harus ada sarat-sarat lagi yang disetujui," tegasnya.
Di Ramallah, Tepi Barat, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Dick Cheney meminta Presiden Abbas terus mengupayakan perdamaian dengan Israel. Cheney mengatakan, perdamaian Palestina-Israel akan mengorbankan banyak hal yang harus disepakati kedua pihak.
"Hamas dan Fatah menyepakati inisiatif Yaman sebagai bingkai untuk menggelar dialog damai guna mewujudkan situasi di Palestina, seperti sebelum Hamas menguasai Jalur Gaza pada pertengahan Juni lalu," demikian bunyi deklarasi Sanaa yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yaman Abu Bakr al-Kurbi, Senin (24/3/2008).
Dokumen tersebut sebelumnya ditandatangani Ketua Parlemen Fatah Azzam al-Ahmed dan Pemimpin Kedua Hamas Mussa Abu Marzuk. Sebelumnya, kedua tokoh ini gagal menyepakati inisiatif Yaman yang dianggap lebih menguntungkan Fatah.
Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dalam jumpa pers mengatakan, pihaknya siap menjadi tuan rumah dialog Hamas-Fatah yang sedianya digelar pada awal April.
Namun, Saleh mengingatkan bahwa dialog tersebut kemungkinan akan berjalan alot. Belum ada komentar dari kubu Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga pemimpin Fatah.
Di pihak lain, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan, dokumen Sanaa hanyalah bingkai untuk menggelar dialog damai, belum mencakup kesepakatan antara Hamas dan Fatah. "Masih harus ada sarat-sarat lagi yang disetujui," tegasnya.
Di Ramallah, Tepi Barat, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Dick Cheney meminta Presiden Abbas terus mengupayakan perdamaian dengan Israel. Cheney mengatakan, perdamaian Palestina-Israel akan mengorbankan banyak hal yang harus disepakati kedua pihak.
Senin, 24 Maret 2008
Pemilihan GUBSU ???
Lemahnya etika politik yang berakumulasi dengan mental arogan, bisnis politik, sikap meremehkan hukum dan mental tidak siap kalah, merupakan arus politik yang berpotensi menghancurkan pilar-pilar demokrasi dan pelaksanaan pilkada yang damai, berkualitas dan berbudaya sesuai aspirasi mayarakat. (IW Geriya, Antropolog)
Dalam realitas kehidupan politik yang cenderung bergerak makin tegang dan menjurus ke arah konflik, perlu dipilah faktor-faktor yang berpotensi sebagai sumber konflik. Terkait dengan pilkada, diversifikasi sumber konflik sangat beragam dan dapat diidentifikasi atas beberapa faktor dominan.
Di antaranya, dendam kelompok dan dendam sejarah, yang umumnya sangat peka untuk diprovokasi. Pola kompetisi tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, dan arogansi. Kemudian, sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik. Terakhir rapuhnya simbol perekat dan pemersatu mencakup nasionalisme, etnisisme, dan etika politik.
Dalam tataran Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), yang akan digelar April 2008, pemikiran di atas dapat juga dijadikan bahan sebagai langkah pembelajaran. Pembelajaran terhadap potensi konflik yang kini sudah mulai ditebar oleh sejumlah balon Gubsu dengan metode ‘kampanye’ masing-masing. Potensi konflik ini yang harus dicegah atau jika tidak mungkin, diminimalisir saja, agar tidak menimbulkan persoalan besar terkait keamanan di Sumatera Utara.
Geriya menukilkan, elite politik dituding berpotensi besar sebagai aktor provokasi konflik, baik konflik horizontal, vertikal maupun amuk massa. Walaupun dalam kenyataan, semua orang berpotensi sebagai provokator konflik.
Kesadaran, introspeksi dan reposisi diri dalam proses penjalaran dan akselerasi konflik sangat diperlukan, sehingga setiap orang memiliki komitmen untuk meminimalisasi dan meredam gerak konflik, bukan sebaliknya.
Mencermati arus politik dalam Pilgubsu, aktor-aktor public yang ambisius, materialis, arogan. Aktor politik yang tidak rela melepas nikmatnya kekuasaan, sudah tampak mewarnai cakrawala politik Sumatera Utara. Kondisi semacam ini harus diakui memang ada dalam Pilgubsu 2008, hal ini yang harus diwaspadai. Lingkungan sosial yang fragmentatif, anomi, heterogen dan memiliki akar sejarah konflik, lingkungan konflik yang telah terjangkiti budaya kekerasan bukan tidak mungkin muncul premanisme politik, perkelahian antar kelompok atau antar pendukung parpol pendukung calon.
Tim Peneliti LIPI menemukan bahwa konflik antar elit politik lokal pasti terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sebagai pembelajaran demokrasi, pilkada memang belum mampu menyemai desentralisasi demokrasi.
Beragam konflik itu terwujud dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk konflik kepentingan antarelite dan berimbas pada konflik horizontal di masyarakat dan tarik-menarik antara intervensi pusat dan resistensi lokal.
LIPI meletakkan semua itu, sebagai pencorengan proses demokrasi yang dengan susah payah dibangun. Kisruh pilkada akhirnya seperti elegi yang bersenandung di semua daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. Nyaris tidak ada satu daerah pun yang sepi dari konflik.
Parahnya, sering kali konflik antarelite yang melibatkan massa pendukungnya juga berujung pada anarki. Pemblokadean jalan-jalan poros vital yang berakibat terganggunya fasilitas publik, bentrok dengan aparat, sampai menggembok kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah dan anarki lain adalah serangkaian aksi yang dijumpai dalam proses pilkada.
Rentetan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diprediksi akan segera dimulai dari proses penjaringan calon kepala daerah. Potensi konflik horizontal ini juga bisa mencuat di daerah- daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah normal-normal saja, terutama karena faktor kedekatan antara kandidat dan pendukungnya.
Pilkada 2005 di Binjai misalnya, dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau paling tidak contoh kasus konflik Pilkada di Sumut. Konflik yang diidentifikasi bermula dari adanya keinginan tiga pasangan calon walikota agar pencoblosan ditunda karena banyaknya masalah.
Massa mengepung Kantor KPU Binjai dan merusak serta memecahkan kaca kantor KPU Binjai. Di tengah serbuan massa yang emosional, KPU Binjai mengeluarkan surat yang isinya membatalkan tentang penundaan pelaksanaan pilkada tersebut. Kontroversi pelaksanaan pilkada yang disertai unjuk rasa ribuan orang terus berlangsung di Kota Binjai, Sumatera Utara. Tentu meresahkan masyarakat. Karena pesta demokrasi itu malah memicu kerusuhan. (diolah dari berbagai sumber)
Bagaimana dengan Pilkada Gubsu 2008? Just wait and see…. Cuma itu lah!
« Saat Pencoblosan, Awas Mobilisasi Penduduk dari Luar Sumut
Saat Terakhir hingga Rudolf ‘Terbuang’ »
Dalam realitas kehidupan politik yang cenderung bergerak makin tegang dan menjurus ke arah konflik, perlu dipilah faktor-faktor yang berpotensi sebagai sumber konflik. Terkait dengan pilkada, diversifikasi sumber konflik sangat beragam dan dapat diidentifikasi atas beberapa faktor dominan.
Di antaranya, dendam kelompok dan dendam sejarah, yang umumnya sangat peka untuk diprovokasi. Pola kompetisi tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, dan arogansi. Kemudian, sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik. Terakhir rapuhnya simbol perekat dan pemersatu mencakup nasionalisme, etnisisme, dan etika politik.
Dalam tataran Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), yang akan digelar April 2008, pemikiran di atas dapat juga dijadikan bahan sebagai langkah pembelajaran. Pembelajaran terhadap potensi konflik yang kini sudah mulai ditebar oleh sejumlah balon Gubsu dengan metode ‘kampanye’ masing-masing. Potensi konflik ini yang harus dicegah atau jika tidak mungkin, diminimalisir saja, agar tidak menimbulkan persoalan besar terkait keamanan di Sumatera Utara.
Geriya menukilkan, elite politik dituding berpotensi besar sebagai aktor provokasi konflik, baik konflik horizontal, vertikal maupun amuk massa. Walaupun dalam kenyataan, semua orang berpotensi sebagai provokator konflik.
Kesadaran, introspeksi dan reposisi diri dalam proses penjalaran dan akselerasi konflik sangat diperlukan, sehingga setiap orang memiliki komitmen untuk meminimalisasi dan meredam gerak konflik, bukan sebaliknya.
Mencermati arus politik dalam Pilgubsu, aktor-aktor public yang ambisius, materialis, arogan. Aktor politik yang tidak rela melepas nikmatnya kekuasaan, sudah tampak mewarnai cakrawala politik Sumatera Utara. Kondisi semacam ini harus diakui memang ada dalam Pilgubsu 2008, hal ini yang harus diwaspadai. Lingkungan sosial yang fragmentatif, anomi, heterogen dan memiliki akar sejarah konflik, lingkungan konflik yang telah terjangkiti budaya kekerasan bukan tidak mungkin muncul premanisme politik, perkelahian antar kelompok atau antar pendukung parpol pendukung calon.
Tim Peneliti LIPI menemukan bahwa konflik antar elit politik lokal pasti terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sebagai pembelajaran demokrasi, pilkada memang belum mampu menyemai desentralisasi demokrasi.
Beragam konflik itu terwujud dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk konflik kepentingan antarelite dan berimbas pada konflik horizontal di masyarakat dan tarik-menarik antara intervensi pusat dan resistensi lokal.
LIPI meletakkan semua itu, sebagai pencorengan proses demokrasi yang dengan susah payah dibangun. Kisruh pilkada akhirnya seperti elegi yang bersenandung di semua daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. Nyaris tidak ada satu daerah pun yang sepi dari konflik.
Parahnya, sering kali konflik antarelite yang melibatkan massa pendukungnya juga berujung pada anarki. Pemblokadean jalan-jalan poros vital yang berakibat terganggunya fasilitas publik, bentrok dengan aparat, sampai menggembok kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah dan anarki lain adalah serangkaian aksi yang dijumpai dalam proses pilkada.
Rentetan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diprediksi akan segera dimulai dari proses penjaringan calon kepala daerah. Potensi konflik horizontal ini juga bisa mencuat di daerah- daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah normal-normal saja, terutama karena faktor kedekatan antara kandidat dan pendukungnya.
Pilkada 2005 di Binjai misalnya, dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau paling tidak contoh kasus konflik Pilkada di Sumut. Konflik yang diidentifikasi bermula dari adanya keinginan tiga pasangan calon walikota agar pencoblosan ditunda karena banyaknya masalah.
Massa mengepung Kantor KPU Binjai dan merusak serta memecahkan kaca kantor KPU Binjai. Di tengah serbuan massa yang emosional, KPU Binjai mengeluarkan surat yang isinya membatalkan tentang penundaan pelaksanaan pilkada tersebut. Kontroversi pelaksanaan pilkada yang disertai unjuk rasa ribuan orang terus berlangsung di Kota Binjai, Sumatera Utara. Tentu meresahkan masyarakat. Karena pesta demokrasi itu malah memicu kerusuhan. (diolah dari berbagai sumber)
Bagaimana dengan Pilkada Gubsu 2008? Just wait and see…. Cuma itu lah!
« Saat Pencoblosan, Awas Mobilisasi Penduduk dari Luar Sumut
Saat Terakhir hingga Rudolf ‘Terbuang’ »
Minggu, 23 Maret 2008
Bush Sambut Baik Hasil Pilpres Taiwan
WASHINGTON - Presiden AMerika Serikat (AS) George Bush menyambut baik hasil pemilihan presiden di Taiwan yang memenangkan Ma Ying-jeou dari Partai Nasionalis. Kemenangan Ma diyakini akan memulihkan hubungan China-Taiwan yang memburuk.
"Ini menjadi pondasi penting bagi Taiwan dan Beijing untuk membangun perdamaian dan stabilitas hubungan kedua negara yang sempat memanas," demikian pernyataan Bush, seperti dikutip Associated Press (AP), Minggu (23/3/2008).
Dalam kampanyenya, Ma Ying-jeou, yang berhasil memperoleh dukungan suara 58 persen suara itu menggembar-gemborkan janji untuk memperbaiki hubungan Taiwan dengan China yang memanas dalam kepemimpinan Presiden Chen Shui-bian.
Bush mengatakan, pemilihan kali ini telah menunjukkan kekuatan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadikan Taiwan sebagai tonggal demokrasi di Asia dan di dunia. "Saya yakin hasil pemilihan ini akan memberi kesegaran bagi kedua negara untuk menciptakan hubungan damai," ujar Bush.
China dan Taiwan secara resmi berpisah sejak perang saudara pada 1949 silam. Selanjutnya Beijing selalu mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan mengancam akan menginvasi jika Taiwan nekat memerdekakan diri.
Terpilihnya Ma sebagai presiden baru Taiwan menggantikan Presiden Chen Shui-bian diharap dapat memenuhi hasrat sebagian besar rakyat Taiwan untuk hidup damai dan makmur.
"Ini menjadi pondasi penting bagi Taiwan dan Beijing untuk membangun perdamaian dan stabilitas hubungan kedua negara yang sempat memanas," demikian pernyataan Bush, seperti dikutip Associated Press (AP), Minggu (23/3/2008).
Dalam kampanyenya, Ma Ying-jeou, yang berhasil memperoleh dukungan suara 58 persen suara itu menggembar-gemborkan janji untuk memperbaiki hubungan Taiwan dengan China yang memanas dalam kepemimpinan Presiden Chen Shui-bian.
Bush mengatakan, pemilihan kali ini telah menunjukkan kekuatan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadikan Taiwan sebagai tonggal demokrasi di Asia dan di dunia. "Saya yakin hasil pemilihan ini akan memberi kesegaran bagi kedua negara untuk menciptakan hubungan damai," ujar Bush.
China dan Taiwan secara resmi berpisah sejak perang saudara pada 1949 silam. Selanjutnya Beijing selalu mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan mengancam akan menginvasi jika Taiwan nekat memerdekakan diri.
Terpilihnya Ma sebagai presiden baru Taiwan menggantikan Presiden Chen Shui-bian diharap dapat memenuhi hasrat sebagian besar rakyat Taiwan untuk hidup damai dan makmur.
Sabtu, 22 Maret 2008
Adnan Buyung Tidak Izin Presiden ke Singapura
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengaku tidak izin kepada Presiden SBY untuk berangkat ke Singapura bersama mantan Jaksa Agung Abdurahman Saleh.
"Saya tidak izin kepada Presiden SBY," aku Buyung setibanya di terminal II D, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Buyung mengaku dirinya memang tidak memerlukan izin kepada Presiden SBY, lantaran keberangkatannya ke Singapura bukan untuk urusan kenegaraan.
"Kepergian saya adalah hal pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kenegaraan," jelasnya.
Sebelumnya isu yang beredar keberangkatan keduanya untuk bertemu dengan obligor BLBI, Syamsul Nursalim karena diperintahkan Presiden SBY. Namun hal itu dibantahnya. Keduanya mengaku ke Singapura hanya untuk berobat.
"Saya tidak izin kepada Presiden SBY," aku Buyung setibanya di terminal II D, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Buyung mengaku dirinya memang tidak memerlukan izin kepada Presiden SBY, lantaran keberangkatannya ke Singapura bukan untuk urusan kenegaraan.
"Kepergian saya adalah hal pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kenegaraan," jelasnya.
Sebelumnya isu yang beredar keberangkatan keduanya untuk bertemu dengan obligor BLBI, Syamsul Nursalim karena diperintahkan Presiden SBY. Namun hal itu dibantahnya. Keduanya mengaku ke Singapura hanya untuk berobat.
Jumat, 21 Maret 2008
Golkar Siap Rebut Kekuasaan Nasional
LAMPUNG - Tahun 2008 memang sudah seharusnya digunakan sebagai ajang pemanasan Pemilu 2009. Itulah yang terjadi dalam Partai Golkar. Partai beringin itu sudah mengeluarkan angka target perolehan suara untuk pemilu 2009.
Hal tersebut terungkap pada saat pertemuan kader antara DPP Partai Golkar dengan DPD Partai Golkar Lampung di Graha Wangsa, Jalan Yos Sudarso Bandar lampung, Selasa (15/1/2008).
Terungkap, Golkar menargetkan perolehan suara sebanyak 30 persenu untuk Pemilu 2009. Target ini diambil berdasar rata-rata target perolehan suara yang mampu diraih di 33 daerah, yang setara dengan 165 wakilnya di DPR.
Untuk pemenuhan target tersebut, Golkar telah mempersiapkan beberapa langkah politik besar. Langkah itu yakni, pemenangan kader Golkar pada pemilihan bupati dan kepala daerah. Sehingga, memudahkan untuk mobilisasi suara pada pemilihan yang lebih besar.
Menurut Agung Laksono, masing-masing target ini saling mendukung. Nantinya, apabila langkah pertama tercapai maka akan lebih memudahkan pada pemenangan langkah berikutnya.
"Target akhirnya adalah merebut kekuasaan dengan cara terhormat dan terorganisir. Sehingga, presiden dan wakil presiden diharapkan merupakan pilihan dari Partai Golkar," Ujar Agung saat itu.
Agung meminta pada seluruh kader untuk tidak alergi dengan kata-kata "merebut kekuasaan". Karena menurut mantan Direktur Utama televisi swasta itu, Partai Golkar tidak akan melakukan cara-cara yang tidak terhormat. Sebaliknya, pemenangan Pilkada merupakan upaya terhormat yang diambil Partai Golkar untuk mencapai tujuan tersebut.
"Ada sembilan pilkada di tahun 2008 ini. Diantaranya, Sumatera utara, Sumatera selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Kita tentunya harus bertekad untuk memenangi ajang ini," kata Ketua DPR ini.
Agung juga meminta kepada Kader Partai golkar untuk mewaspadai upaya pemenangan pilkada yang dilakukan partai lain dengan cara yang unfair. Seperti black campaign dan hal-hal yang bisa memecah belah kader Golkar.
Hal tersebut terungkap pada saat pertemuan kader antara DPP Partai Golkar dengan DPD Partai Golkar Lampung di Graha Wangsa, Jalan Yos Sudarso Bandar lampung, Selasa (15/1/2008).
Terungkap, Golkar menargetkan perolehan suara sebanyak 30 persenu untuk Pemilu 2009. Target ini diambil berdasar rata-rata target perolehan suara yang mampu diraih di 33 daerah, yang setara dengan 165 wakilnya di DPR.
Untuk pemenuhan target tersebut, Golkar telah mempersiapkan beberapa langkah politik besar. Langkah itu yakni, pemenangan kader Golkar pada pemilihan bupati dan kepala daerah. Sehingga, memudahkan untuk mobilisasi suara pada pemilihan yang lebih besar.
Menurut Agung Laksono, masing-masing target ini saling mendukung. Nantinya, apabila langkah pertama tercapai maka akan lebih memudahkan pada pemenangan langkah berikutnya.
"Target akhirnya adalah merebut kekuasaan dengan cara terhormat dan terorganisir. Sehingga, presiden dan wakil presiden diharapkan merupakan pilihan dari Partai Golkar," Ujar Agung saat itu.
Agung meminta pada seluruh kader untuk tidak alergi dengan kata-kata "merebut kekuasaan". Karena menurut mantan Direktur Utama televisi swasta itu, Partai Golkar tidak akan melakukan cara-cara yang tidak terhormat. Sebaliknya, pemenangan Pilkada merupakan upaya terhormat yang diambil Partai Golkar untuk mencapai tujuan tersebut.
"Ada sembilan pilkada di tahun 2008 ini. Diantaranya, Sumatera utara, Sumatera selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Kita tentunya harus bertekad untuk memenangi ajang ini," kata Ketua DPR ini.
Agung juga meminta kepada Kader Partai golkar untuk mewaspadai upaya pemenangan pilkada yang dilakukan partai lain dengan cara yang unfair. Seperti black campaign dan hal-hal yang bisa memecah belah kader Golkar.
Rabu, 19 Maret 2008
Langganan:
Postingan (Atom)